Membangun Indonesia Dari Desa yang Proaktif melalui eGovernment

Read Time:2 Minute, 3 Second

Landasan Legal

  • •UU nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  • UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  • UU nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
  • PP nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerag
  • PM Kominfo nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur pembentukan Dinas Kominfo

Landasan Legal Inovasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa dan Kawasan

Pasal 120  PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah

(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.  

(2) Penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

  • Pasal 86  UU no 6/2014
  • (1)Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
  • (2)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
  • (3)Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
  • (4)Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
  • (5)Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
  • (6)Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa.

STRATEGI SMART DESA MELALUI E-GOVERNMENT

KENDALA DAN SOLUSI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN INOVASI DESA

STRATEGI IMPLEMENTASI

INOVASI LAYANAN BERBASIS TIK

KILLER APPS BAGI SMART DESA (DESA PINTAR)

Direktif Presiden 2016 Terkait ePlanning – eBudgeting

Progress

Pemerintah telah membentuk Team Percepatan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mlll SK Menteri PAN & RB nomor 290 Tahun 2016

Team telah merumuskan strategi percepatan implementasi eGovernment pada seluruh lembaga pemerintah dari pusat hingga tingkat desa, dengan fokus pada:

•Implementasi ”Negara Hadir secara proaktif” dalam Pelayanan Publik •Implementasi ePerforma Base Budgeting (ePlanning – eBudgeting – eProcurement – eMonev – eKinerja – eAudit)

  • eLapor
  • eOffice Nasional
  • ePegawai
  • Optimalisasi TIK Pemerintah secara terpadu Nasional melalui Government Cloud Computing
  • Kemkominfo telah melakukan inventarisasi aplikasi Desa yang telah digunakan oleh Pemda dan melakukan review serta pengembangan secara cloud base (Untuk dapat digunakan bagi seluruh Desa melalui teknologi web, mobile dan Desktop)
  • Telah dilakukan uji coba bekerjasama dengan Diskominfo Kab Sragen untuk implementasi layanan pemerintah melalui Desa

SKEMA IMPLEMENTASI

IMPLEMENTASI

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Seberapa bermanfaat posting ini?

Klik pada bintang untuk memberi peringkat!

Penilaian rata-rata 0 / 5. Jumlah suara: 0

Sejauh ini tidak ada suara! Jadilah yang pertama menilai posting ini.

Bagikan! Ke temanmu

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Open chat
1
Butuh Sesuatu?
assalamualaikum apa yang bisa kami bantu?